Jombang, Gerdupapak.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur bersama Lembaga Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah terus berupaya mengembangkan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Wisata. Dihadiri Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Dedy Patria, Perwakilan Direksi Bank Jatim Mugni Nurahman, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wignyo Handoko, Kepala OPD dan Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Kabupaten Jombang.
Terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur yang telah memilih desanya sebagai Desa Wisata Ekosistem Keuangan Inklusif, karena masyarakatnya membutuhkan ekosistem keuangan apalagi selama ini banyak tawaran pinjaman dengan bunga yang tinggi. Salah satunya adalah Bank keliling yang datang ke Desa.
Hal ini disampaikan Kepala Desa Ngampungan Rohan ditengah-tengah kegiatan yang bertempat Wisata Pandasili Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Kamis malam (3/8/2023)
“Mudah – mudahan dengan ekosistem keuangan yang inklusif ini, perlahan warga terlepas dari kondisi tersebut. Warga bisa membuka rekening Bank Jatim, Bank Jombang, BRI, BSI dan lainnya. Bisa untuk mengirim uang hingga meminjam uang dengan bunga terjangkau. Warga pun dapat menggunakan modal itu untuk mengembangkan usaha di tempat wisata Pandasili ini. Selain itu, ada peluncuran satu Desa Sadar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Wisata Pandansili ini,” ungkapnya.
Ditempat sama, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Dedy Patria menyampaikan, bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah selalu bersinergi untuk memperluas akses keuangan masyarakat, demi peningkatan kesejahteraan. Salah satu programnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Desa wisata tersebut diharapkan menjadi wadah edukasi pengelolaan keuangan, sekaligus meningkatkan perekonomian warga. Selain jadi destinasi wisata, Desa Ngampungan juga dipilih sebagai percontohan pengembangan ekosistem keuangan inklusif karena dukungan masyarakat setempat. Pihaknya bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Pandansili yang mengelola obyek wisata.
“Ekosistem Literasi Keuangan diantaranya menyangkut edukasi pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk keuangan hingga pencegahan pinjaman daring ilegal. Adapun keuangan inklusif sendiri mencakup akses warga terhadap jasa keuangan, seperti perbankan formal misalnya BumDes yang menjadi agen layanan keuangan tanpa kantor untuk warga setempat,” Paparnya.
Lanjutnya, pihaknya akan selalu berusaha meningkatkan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) dari Kementrian Desa dengan sebaik-baiknya melalui status kemajuan desa. Salah satu komponen Indeks Desa Membangun yaitu ketahanan ekonomi, diantaranya bagaimana proses akses lembaga keuangan yang termasuk dalam indikator status indeks desa membangun. Selain itu, bagaimana keterkaitannya menolak akses keuangan dari segi daerah terhadap penilaiannya. Untuk meningkatkan indeks administrasi keuangan pedesaan, dalam hal ini yang mendukung untuk meningkatkan organisasi program ekosistem desa inklusif. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa berhasil meningkatkan indeks desa membangun. Terdapat beberapa tahapan dalam mencapai indeks desa membangun seperti, dimulai dari pengaruh inflasi dengan melakukan survey terhadap masalah desa.
“Bagaimana masyarakat desa bisa membuat sebanyak 250 restoran yang dibangun secara khusus, sebenarnya 45 atau 15 persen belum memenuhi arah ketersediaan. Jadi belum ada instruksi untuk 45 orang dari 250 tersebut. Minimal mayoritas masyarkat di desa ini sudah mengenal perbankan. Perbankan sudah lebih dulu dikenal daripada bank lainnya, diantaranya pegadaian dan ketenagakerjaan. Untuk itu, mari kita bersama-sama aktif dan siap meluruskan paling tidak meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang,” terangnya.
Tidak hanya itu, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yang diwakili Asisten 2 Wignyo Handoko mengapresiasi pengembangan ekosistem keuangan inklusif yang diinisiasi Kantor OJK Regional Jawa Timur bersama sejumlah pihak. Hal ini, penting untuk mendukung wisata di Kabupaten Jombang terutama di Pandasili Ngampungan.
“Ekosistem Keuangan Inklusif ini sangat penting terutama di desa, untuk membantu warga memahami produk keuangan sehingga tidak terjebak pinjaman daring ilegal dan rentenir. Kami berharap semua desa bisa seperti di Ngampungan. Pemkab akan mendukung infrastruktur, seperti akses jalan,” tandasnya.
Perlu diketahui, dalam kegiatan juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama EKI oleh Asisten 2 Kabupaten Jombang, Direktur OJK, Kepala Desa serta Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (Bank Jatim, Bank Jombang, BRI, BSI, BPJS Ketenagakerjaan, Jasindo dan Pegadaian.(Zul/Nyf)
