Jombang, Gerdupapak.com – Aliansi mahasiswa di Jombang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) 12 persen. Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus ini digelar di depan kantor DPRD Jombang pukul 10.00 WIB. Massa sekitar 100 orang dari GMNI, PMII dan KAMMI.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Jombang membawa 3 tuntutan, yakni menolak kenaikan PPN 12%, meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN melalui perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), dan menekan DPRD Jombang segera menyatakan sikap. Hal ini disampaikan Ketua Umum PMII Asrorudin ketika diwawancarai di ruang paripurna, Senin (30/12/2024).
“Kehadiran kita di sini menegaskan menolak PPN 12 persen. Meski kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku, mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui perppu. Kami meminta DPRD Jombang menyampaikan aspirasi ini,” ujarnya.
Lanjut Asrorudin, massa aksi juga meminta ketua DPRD Jombang untuk menandatangani 3 tuntutan mahasiswa tersebut sebagai bentuk penyataan sikap mendukung aksi penolakan PPN 12 persen, kemudian meminta DPRD agar menyampaikan tuntutan itu ke pemerintah pusat.
“Tuntutannya tadi sudah diterima ketua DPRD Jombang. Yang kedua, akan disampaikan tanggal 3 Januari 2025 langsung ke Jakarta. Jadi kita tunggu pemeberitahuan dari anggota dewan. Kalau tidak, kita turun aksi lagi,” ucapnya.
Sementara, Ketua DPRD Jombang Hadi Admaji ketika diwawancarai menyampaikan, aspirasi mahasiswa akan dibawa ke DPR RI pada 3 Januari 2025. Ia juga akan berkonsultasi terkait aspirasi tersebut.
“Kenaikan PPN bagi kami DPRD Jombang itu adalah sesuatu yang barang kali masih bisa ditunda dulu pelaksanaannya. Karena sesuai kondisi kita saat ini, kita baru selesai covid-19. Jadi, ekonomi masyarakat belum pulih betul,” pungkasnya.(Alx/Nyf).
