Jombang, Gerdupapak.com – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Jombang menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai upaya memperkuat koordinasi dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Sinergi seluruh anggota TPID dan pemangku kepentingan sangat diperlukan, yang bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi, menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi bahan pokok. Hal ini disampaikan Bupati Jombang, Warsubi ketika sambutan di Ruang Bungtomo Setdakab Jombang, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Jombang mencatat angka rata-rata sebesar 0,4 persen pada periode September hingga Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga yang relatif rendah dan masih terkendali,” ujarnya.
Adapun sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap kenaikan harga tersebut di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.
Menurutnya, meskipun Jombang bukan daerah yang masuk dalam cakupan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh Bank Indonesia, perkembangan harga tetap dipantau melalui IPH. Karena itu, langkah pengendalian harus terus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.
“Dalam waktu dekat, perhatian kita juga perlu diarahkan pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Natal 2026 dan Tahun Baru 2027,” ucapnya.
Warsubi juga meminta TPID segera menyiapkan pemantauan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional maupun pasar modern. Langkah tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga maupun kelangkaan pasokan.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto dan Jombang, Muhammad Husin, menyampaikan bahwa Bulog turut mendukung pengendalian inflasi melalui dua program utama, yakni penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.
“Kedua program tersebut menjadi instrumen untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Selain beras SPHP, Bulog juga mendistribusikan minyak goreng Minyakita. Penyaluran kedua komoditas tersebut difokuskan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), khususnya Pasar Pon Jombang.
“Fokus kita ke pasar SP2KP karena berkaitan dengan pengendalian harga yang menjadi pencatatan perkembangan harga, salah satunya di Pasar Pon Jombang. Harapannya, harga beras dan Minyakita tetap stabil sehingga dapat membantu menekan laju inflasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendistribusian beras SPHP dan Minyakita juga terus dilakukan melalui kegiatan pasar murah di balai desa maupun kecamatan. Pelaksanaannya menyesuaikan permintaan dan berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) serta Dinas Pangan Kabupaten Jombang.
Husin memastikan ketersediaan beras dan bahan pangan yang didukung Bulog dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Harapannya, melalui sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Jombang, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan, kebutuhan pangan pokok masyarakat, khususnya beras dan minyak goreng, dapat terpenuhi dengan harga terjangkau. Intinya, beras tersedia dan masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya. (Rud/Nyf).
