Jombang, Gerdupapak.com – Inspektorat Kabupaten Jombang gelar sosialisasi pencegahan gratifikasi sebagai upaya memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjalankan pelayanan publik sesuai ketentuan tanpa mengharapkan imbalan dari masyarakat.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus menyegarkan kembali pengetahuan para aparatur mengenai gratifikasi, terutama yang berpotensi terjadi dalam proses pelayanan publik.Hal ini disampaikan secara langsung oleh Inspektur Kabupaten Jombang, Abdul Madjid Nindyagung, ketika di wawancarai di Ruang Soero, Setdakab Jombang, Rabu (11/11/2026).
“Pemberian yang sering dianggap sebagai tanda terima kasih dari masyarakat kepada aparatur perlu mendapat perhatian. Sebab, pemberian tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Lanjutnya, melalui sosialisasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Jombang memberikan pemahaman sekaligus mengingatkan kembali kepada para OPD terkait gratifikasi.
“Aparatur pemerintah tidak seharusnya menerima imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebab, memberikan pelayanan terbaik merupakan kewajiban sebagai pelayan publik, bukan sesuatu yang harus disertai pemberian,” tegasnya.
Ia berharap, seluruh OPD di Kabupaten Jombang memiliki kesadaran untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan tidak menerima imbalan dari masyarakat. PNS merupakan pelayan masyarakat sehingga sudah menjadi kewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan imbalan.
“Peserta yang hadir kami juga meminta agar menyampaikan kembali pemahaman ini kepada seluruh personel di OPD masing-masing. Mulai dari staf hingga pimpinan harus memiliki kesadaran dan komitmen yang sama untuk tidak melakukan gratifikasi,” pungkasnya. (Rud/Nyf).
