Jombang, Gerdupapak.Com – Komisi B DPRD Kabupaten Jombang gelar hearing bersama Bappeda serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang terkait konsep pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jombang. Hearing di pimpin Sekretaris Komsis B DPRD Kabupaten Jombang Machin.
Turut hadir segenap anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang Suwignyo, Kabid di masing-masing OPD, Koperasi serta perwakilan dari Usaha Mikro Kecil (UMK).
Hearing terkait konsep pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) serta Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jombang.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komsis B DPRD Kabupaten Jombang Machin ketika diwawancarai seusai Hearing di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Jombang. Kamis(9/2/23)
” Rencananya akan diadakan pelatihan untuk pembentukan Asosiasi Pengusaha Desa, karena targetnya semua produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah masuk sertifikasi Hallal dan juga masuk dalam E-Katalog. Hal ini dilakukan untuk persiapan kedepannya, supaya kita tidak kalah dengan Kabupaten lainnya”, ujarnya
Lanjutnya, diharapkan Dinas-Dinas terkait bisa bekerjasama dengan layanan online yang sedang booming saat ini, sehingga para pengusaha mendapat fasilitas dan kemudahan dalam berjualan secara online.
” Ada sekitar 60 persen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang sudah terdaftar dalam program sertifikasi Hallal dan E-Katalog, tetapi Pemerintah juga harus terus menggenjot sedikit demi sedikit. Ini merupakan salah satu pengalaman dan pelajaran yang dipetik dari era pandemi, para pelaku UMKM agar tetap bisa bertahan melakukan jualan secara online”, tuturnya
Saat ini tinggal pemerintah bagaimana memfasilitasi dan membina para pelaku usaha kecil agar mereka tidak Gagap Teknologi (Gaptek), seperti yang sudah terlaksana yaitu Sosialisasi untuk UMKM, hasil kerjasama dengan Universitas Darul Ulum (Undar).
” Setelah masa pandemi selesai pemerintah harus hadir untuk memberikan suport kepada para pelaku usaha kecil, hal ini untuk menguatkan perekonomian di Kabupaten Jombang “, paparnya
Ditempat sama, Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko ketika diwawancarai menyampaikan, agenda hari ini dari Bappeda hanya menyampaikan terkait desintralisasi serta permodalan yang terus diusahakan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jombang.
” Kami berterima kasih ada perhatian maupun atensi dari Legeslatif, sehingga bisa menguatkan program kita untuk kedepannya. Kita tadi hanya menyampaikan konsep-konsep saja, seperti konsep relokasi PKL dan konsep-konsep untuk UMK di Kabupaten Jombang “, ungkapnya
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang Suwignyo turut menambahkan, hearing terkait dengan persiapan kegiatan di tahun 2023, salah satunya peresmian pasar di Kabupaten Jombang serta persiapan pemindahan PKL masuk kedalam pasar.
” Komisi B DPRD Kabupaten Jombang merespon dengan baik dan tetap perhatian kepada kami. Semoga di 2023 lebih baik dari 2022, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Sehingga hasilnya bisa lebih baik lagi “, pungkasnya (nyf)
