Jombang, Gerdupapak.com – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) siapkan sumber daya manusia (SDM) lokal guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja seiring pengembangan kawasan industri di Kabupaten Jombang. Upaya ini dilakukan agar masyarakat setempat mendapat prioritas kesempatan kerja sekaligus mendorong penurunan angka pengangguran.
Pengembangan kawasan industri mulai berjalan. Groundbreaking kawasan industri di wilayah utara Brantas telah dilaksanakan pada 23 Oktober 2026. Pada pertengahan 2027, pembangunan kawasan industri diharapkan mulai terbentuk dan memasuki tahap penjualan kavling. Selanjutnya, pada 2028 ditargetkan semakin banyak perusahaan mulai beroperasi di Jombang. Hal ini disampaikan Bupati Jombang, Warsubi ketika di wawancarai di Ruang Swagata, Selasa (10/11/2026).
“Seiring dengan perkembangan tersebut, saya minta agar 90 persen tenaga kerja yang direkrut nantinya berasal dari masyarakat Jombang. Karena itu, anak-anak kita harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan,” ujarnya.
Untuk mendukung target tersebut, Disnaker diminta memperbanyak pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, mulai dari keterampilan menjahit untuk industri sepatu, bidang pendingin, hingga keahlian teknis lainnya.
“Selain menyiapkan tenaga kerja, menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja juga sangatlah penting. Hubungan kerja yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan kelangsungan usaha,” tegasnya.
Ia meminta pimpinan perusahaan bersama pengurus serikat pekerja dan serikat buruh memperkuat fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di masing-masing perusahaan. Komunikasi dan dialog terbuka perlu dibangun agar setiap persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas dan diselesaikan dengan baik.
Peran Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan juga diminta terus diperkuat. Informasi dan aspirasi dari lapangan harus disampaikan secara cepat dan akurat, disertai saran serta masukan kepada pemerintah daerah dan LKS Tripartit agar potensi perselisihan dapat diantisipasi sejak awal.
“Rapat pleno ini menjadi forum untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja atau serikat buruh. Ketiga unsur tersebut kami harapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha, melindungi hak pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah agenda turut dibahas, meliputi hasil aspirasi Tim Deteksi Dini dan Dewan Pengupahan Kabupaten Jombang, perkembangan penanganan persoalan ketenagakerjaan, upaya menjaga hubungan industrial yang harmonis, serta pelayanan investasi di Kabupaten Jombang.
“Saya berharap pembahasan dalam rapat pleno menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan,” harapnya.
Dengan masuknya investasi dan kesiapan tenaga kerja lokal, pengembangan kawasan industri diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Pungkasnya (Rud/Nyf).
