Jombang, Gerdupapak.com – DPRD Kabupaten Jombang kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa. Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 yang dijadwalkan berlangsung di 286 desa.
Dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan masukan, mulai dari pengaturan masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga mekanisme pelaksanaan Pilkades.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melalui juru bicaranya, M Naqib Abdullah, meminta penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan peralihan masa jabatan kepala desa dan anggota BPD menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode.
Menurutnya, pengaturan tersebut perlu memberikan kejelasan bagi kepala desa dan anggota BPD yang masih menjabat agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun persoalan hukum.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Jawahirul Fuad menyoroti persiapan Pilkades Serentak 2027 di 286 desa. Dia meminta seluruh tahapan pemilihan diatur secara jelas, termasuk menjamin netralitas panitia penyelenggara dan meminimalkan potensi sengketa.
Fraksi Golkar melalui Andik Purnawan juga memberikan masukan terkait pengaturan peraturan desa (perdes). Dia mengusulkan agar RT dan RW dilibatkan dalam penyampaian aspirasi serta proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ditempat sama, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, Raperda tentang Desa kembali dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pembahasan yang belum tentu dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.
Menurut Hadi, pembahasan Raperda Desa masih membutuhkan sejumlah tahapan sebelum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
“Raperda Desa memang masuk kembali Propemperda 2027. Ini karena kami khawatir pembahasannya tidak selesai tahun ini. Prosesnya cukup panjang,” ujarnya.
Dia memperkirakan penetapan Raperda tersebut baru dapat dilakukan pada awal 2027. Meski demikian, pembahasannya akan tetap dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Perda Desa penting untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintahan desa sekaligus mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 di 286 desa agar berjalan tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” pungkasnya. (Rud/Nyf)






