Jombang, Gerdupapak.com – Komisi A DPRD Kabupaten Jombang gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur TNI. Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Jombang Totok Hadi Riswanto, bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Jombang. Hearing membahas terkait Percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang hadapi berbagai hambatan. Turut hadir BPKAD Kabupaten Jombang, DPMD Kabupaten Jombang, Dinas Koperasi, Bagian Hukum Pemkab Jombang serta perwakilan Kodim 0814 Jombang.
Ketua Komisi A DPRD Jombang Totok Hadi Riswanto menegaskan, bahwa forum ini difokuskan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan KDMP di seluruh desa. Percepatan harus segera direalisasikan agar target pemerataan gerai KDMP bisa tercapai.
” Berdasarkan paparan Kodim 0814, hingga kini tercatat 170 desa telah memulai proses pembangunan KDMP. Namun, masih terdapat 136 titik yang belum terealisasi, ” ujarnya.
Lanjutnya, dari jumlah KDMP yang sudah berjalan, progres pembangunan dinilai belum signifikan. Sebab baru 15 desa yang tercatat telah merampungkan pembangunan hingga 100 persen. Kondisi ini tidak boleh membuat semua pihak terlena, meski capaian Jombang disebut masuk 10 besar secara nasional.
“ Meskipun Jombang disebut masuk 10 besar secara nasional, kondisi ini tidak boleh membuat semua pihak terlena dan puas. Faktanya, baru 15 desa yang benar-benar rampung,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat dua kendala utama yang dihadapi desa yaitu keterbatasan lahan dan biaya pengurugan.
” Banyak desa belum memiliki tanah yang siap digunakan untuk pembangunan gerai KDMP. Selain itu, biaya urug lahan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah desa,” sampainya.
Permasalahan tersebut, salah satunya dialami Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto. Desa itu telah mengajukan permohonan penggunaan aset daerah, namun prosesnya dinilai berjalan lambat.
” Alur administrasi harus melalui Kecamatan, DPMD, hingga BPKAD sebelum diproses lebih lanjut. Proses ini yang perlu dipercepat agar tidak menghambat pembangunan di desa,” katanya.
Sementara, Kasdim 0814 Jombang Nurhadi membenarkan bahwa mayoritas hambatan memang terkait persoalan lahan. Ia mengungkapkan, kendala tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah, namun relatif lebih banyak terjadi di kawasan perkotaan.
“ Kendala lahan cukup merata, terutama di kecamatan kota, sehingga dari 170 titik, baru 15 yang rampung 100 persen,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret. Tujuannya agar seluruh desa di Kabupaten Jombang dapat memiliki gerai KDMP sebagai penggerak ekonomi desa.
Percepatan pembangunan KDMP kini menjadi pekerjaan rumah bersama antara legislatif, eksekutif, hingga unsur TNI di Jombang. Sebab masih tersisa ratusan titik yang belum terealisasi. Pungkasnya (Red).
